BREAKING

PEMIKIRAN

SASTRA

Latest Posts

Minggu, 22 April 2018

Koalisi Amerika Serikat Sukses Hancurkan Harapan Perdamaian di Suriah


Serangan Amerika Serikat bersama Prancis dan Inggris ke wilayah Suriah menandai babak terburuk dalam proses mendorong perdamaian di Suriah. Dengan dalih apapun serangan militer kepada sebuah negara berdaulat adalah tindakan ilegal, meyakini pandangan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah mendukung pemerintahan Bashar al Assad atau mendukung kelompok perlawanan terhadap kekuasaan Bashar al Assad, ini murni sudut pandang kedaulatan negara.

Dalam kasus Suriah AS kembali menerapkan pola lama, yakni berdalih penggunaan senjata kimia, dalih inilah yang dulunya dipakai menyerang Irak, dan patut diingat bahwa dalih itu tidak terbukti, faktanya yang terjadi AS menyerang Irak untuk menguasai potensi minyak di negara tersebut. Di sisi lain bila koalisi AS memang ngotot menggunakan dalih pemusnahan senjata kimia, maka seharusnya mereka menempuh jalur yang benar, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) sebagai organisasi pengawas pelarangan penggunaan senjata kimia, harus terlebih dahulu diberi kesempatan bekerja di Suriah hingga mengumumkan hasil temuan mereka, kenyataannya hingga sekarang OPCW masih bekerja dan belum mengumumkan hasil temuannya.

Lalu apa yang terjadi setelah serangan koalisi AS ke Suriah? Apakah tujuan serangan tercapai? Apakah suasana semakin kondusif? Sebelumnya pas setelah serangan koalisi AS ke Suriah, Presiden Donald Trump langsung menggelar konferensi pers, Trump menyebut serangan ke Suriah sukses besar menghancurkan kekuatan Suriah dalam memproduksi senjata kimia, ironisnya beberapa hari kemudian para pejabat AS yang tidak ingin disebut namanya mengeluarkan pernyataan bahwa serangan ke Suriah tidak berpengaruh banyak terhadap kekuatan senjata kimia Suriah, sebuah komentar yang menohok sendiri klaim Trump. Pasca serangan situasi di Suriah berpotensi menjadi semakin genting, Arab Saudi mealui menteri luar negarinya Adel al-Jubeir menegaskan siap mengirim tentara ke Suriah, tawaran tersebut sudah mereka kemukakan juga sejak era Obama, tidak cukup sampai disitu, AS justru memprovokasi negara-negara timur tengah untuk membentuk pasukan bersama, dalihnya untuk memastikan keamanan regional dan menggantikan peran AS di timur tengah, anehnya pasukan diberi keleluasaan untuk bergerak tapi harus AS yang memimpin, hal ini berarti pasukan tersebut sangat memungkinkan digunakan AS untuk meyerang negara-negara di timur tengah yang menentangnya, dan situasi itu akan semakin memperparah konflik.

Negara pimpinan Donald Trump ini memang telah sukses dalam serangannya ke Suriah tapi kesuksesan itu terkait dengan hancurnya harapan perdamaian di Suriah, ya koalisi AS sukses menjauhkan Suriah dari harapan perdamaian, sudah menjadi pemahaman umum, di belahan dunia manapun perdamaian tidak pernah berasal dari perang militer, perang miter selalu berkontribusi pada penghilangan nyawa manusia, pada hancurnya tata kehidupan sebuah komunitas. Oleh sebab itu bila koalisi AS masih sibuk berbicara perdamaian sambil mensandingkannya dengan intervensi militer, maka itu adalah sesuatu yang sangat garing, siapapun tidak bisa mempercayai tindakan tersebut, aksi tersebut tidak lebih dari kebohongan yang dipertontongkan secara sangat kasar.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

Minggu, 15 April 2018

Perlukah Takut Kepada Hastag?



Hastag, salah satu kata yang popularitasnya meningkat tajam belakangan ini, hastag menjadi bahan polemik, bukan hanya di kalangan pengmbil kebijakan dan politisi, tapi juga termasuk di kalangan masyarakat awam. Istilah hastag sudah lama dikenal, istilah ini populer seiring menjamurnya media sosial, khususnya twitter. Hastag menjadi alat manuver tersendiri bagi para netizen, baik yang ingin memperjuangkan sebuah idealisme, atau yang sekadar cari sensasi belaka, bila diamati secara seksama, tidak semua netizen memperlakukan hastag sebagaimana seharusnya, hal itu bisa dibuktikan dari penggunaan hastag yang sering tida ada kaitannya dengan status netizen, hastag bagi sebagian netizen hanya mejadi sarana untuk mengkatrol statusnya saja.

Lalu mengapa belakangan ini orang-orang tiba-tiba menganggap hastag sebagai ancaman, munginkah karena hastag tersebut mengganggu posisi kekuasaan? Boleh jadi iya. Hastag #2019GantiPresiden adalah salah satu contohnya, yang menanggapi hastag tersebut bukan hanya pengambil kebijakan dan elit politik, bahkan sekelas orang paling berkuasa di Indonesia juga turut menanggapi secara tidak langsung hastag tersebut, ada semacam nunsa keresahan disana, secara benderang Jokowi menegaskan tidak mungkin baju kaos bisa mengganti presiden, baju kaos yang dimaksudkan mengarah pada baju kaos dengan hastag #2019GantiPresden. Mungkinkah hastag tersebut begitu menakutkan sehingga harus Jokowi seorang diri menanggapinya? Mungkinkah hastag tersebut sangat mengganggu zona nyaman sang presiden di kursi kekuasaan? Mengapa tidak pembantunya atau fansnya saja yang menanggapi hastag tersebut? Apakah ini sebuah ekspresi ketakutan?

Tidak ada yang salah bila orang takut kepada hastag #2019GantiPresiden, toh terbukti kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 sangat dipengaruihi oleh medsos, Pilpres 2019 tercatat sebagai Pilpres pertama dimana medsos menjadi salah satu penentu kemenangan kandiat, justru ketakutan tersebut merupkan sebuah kesadaran, kesadaran bahwa dalam Pilpres 2019 medsos masih menjadi alat ampuh untuk mempengaruhi persepsi pemilih. Lalu apanya yang salah, yang salah menurut saya hanya cara menanggapinya, bila ingin fair balas saja hastag tersebut dengan membuat hastag tandingan, lalu kita lihat hastag mana yang menjadi trending topik paling atas, cara ini juga bisa  menjadi ajang pemetaan kekuatan sekaligus survey gratis dalam melihat kemungkinan di 2019. Patut dicoba bukan?

Penulis: Zaenal Abidin Riam

hujan dan bahasanya


seperti derai hujan
jatuh terhempas
berpencar di wajah tanah
seperti hatinya
yang jatuh terlalu dalam
pada dia
yang tak kenal bahasa hati
begitulah hati
saling berbahasa
tapi tak selamanya berjumpa di frekuensi sama

ZaEnal Abidin RiAm, april 2018

Sabtu, 07 April 2018

Politisasi Hutang Negara?



Belakangan ini ramai terdengar perdebatan hutang Negara Indonesia, banyak pihak berspekulasi bahwa kondisi utang Indonesia sudah masuk dalam kategori gawat, perdebatan yang terus memanas memicu Menteri Keuangan Sri Muyani mengeluarkan pernyataan resmi, dalam pernyataannya, terdapat kesan bahwa masalah utang dikomodifikasi menjadi isu politik oleh pihak tertentu guna menyerang pemerintah. Pandangan ini sesungguhnya lebih bernuansa kecurigaan terhadap kritik yang dialamatkan kepada pemerintah, di sisi lain utang perlu dilihat sebagai permasalahan bersama, sehingga tidak tepat pula bila utang hanya dijadikan alat serangan kepada pemerintah, yang perlu dilakukan adalah mencari solusi bersama terkait masalah hutang.

Jika dirunut ke belakang, sejarah hutang Negara telah berumur sangat tua, bahkan telah terjadi sejak awal kemerdekaan. Dalam konferensi Meja Bundar, Merle Cohran selaku perwakilan Amerika Serikat yang bertindak sebagai moderator dalam KMB, berpihak kepada Belanda, Cohran menekan perwakiln Indonesia agar mau menanggung hutang belanda selama menjajah Indonesia sebesar 1,13 miliar USD, 70 persen hutang tersebut merupakan hutang kolonial Belanda, sementara sisanya merupakan biaya operasi militer Belanda dalam menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Tradisi utang berlanjut di masa Soekarno, di akhir pemerintahannya Soekarno mewariskan utang sebanyak 6,3 miliar USD, 4 miliar dari utang tersebut adalah utang warisan Belanda yang belum lunas, sedangkan 2 miliar tambahan utang selama Soekarno berkuasa. Di masa Soeharto jumlah utang meningkat fantastis menjadi 171,8 miliar USD. Pada masa Habibi jumlahnya berubah menjadi 178, 4 milliar USD. Di masa Gusdur terjadi penurunun, jumlahnya berkurang menjadi 157, 3 milliar USD. Selanjutnya di masa Megawati sebesar 139,7 milliar USD, lalu dua periode kepemimpinanSBY meningkat menjadi 209,7 milliar USD, jumlahnya terus meningkat cepat di masa Jokowi, hingga akhir 2017 utang berjumlah 352 milliar USD.

Penyebab naiknya hutang Negara secara umum bisa dibagi ke dalam dua bagian, pertama dari sisi eksternal dipicu oleh rencana The Fed (Bank Sentral AS) menaikkan suku bunga, sedangkan dari sisi internal disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor, ambisi pemerintah membangun infrastruktur. Akan tetapi penyebab utama terus bertambahnya utang karena pemerintah masih tunduk pada saran IMF untuk menerapkan model pengelolaan ekonomi neoliberal, padahal Negara yang ekonominya lebih kuat dari Indonesia seperti Jepang, China, Singapura menolak saran IMF, mereka lebih memilih penerapan ekonomi yang cenderung nasionalistik, seharusnya Indonesia segera meninggalkan model ekonomi neoliberal dan menggantinya dengan model ekonomi yang lebih nasionalistik. Pemerintah juga melakukan kebohongan dengan selalu berdalih bahwa anggaran ekonomi bangsa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, padahal faktanya anggaran tersebut digunakan pertama untuk membayar utang, kedua untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen, ketiga barulah untuk pembangunan infrastruktur.

Ada ragam cara yang bisa ditempuh guna melunasi utang Negara, tapi syarat utamanya adalah kemauan pemerintah untuk tidak menjadikan utang sebagai sandaran utama berjalannya pembangunan. Cara lain misalnya meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberian modal usaha, meningkatkan pajak secara progresif terhadap impor dan barang mewah, konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan secara bertahap melepaskan diri dari ketergantungan utang, meningkatkan kebanggaan pada produksi dalam negeri demi mendorong menguatnya produk ekspor, mengembangkan SDM berkualitas. Di luar dari cara itu bisa juga ditempuh cara lain yang lebih inovatif, misalnya yang dilakukan Rizal Ramli saat menjabat Menkeu di masa Gusdur. Rizal Ramli berhasil menyepakati debt for nature swap dengan Jerman, kesepakatan ini menyebaban ratusan juta dollar hutang Indonesia dihapus diganti dengan konservasi hutan, Rizal Ramli juga mengkondisikan debt swap dengan Kuwait, hasilnya utang mahal ditukar dengan utang bunga rendah.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

lupa muasal



Dari tanah
Makhluk bertumbuh
Dipijaknya
Saat kenal secuil hidup
Merasa penguasa hidup
Lupa ia
Pada asalnya
Hingga waktunya berpulang ke tanah
Rumah abadinya
Tiba-tiba merengek
Memelas belas kasih
Dalam susunan kata bernama doa
Yang sejatinya hanya pembenaran
Dari gerak tipu pada diri
Yah kesadaran tetiba datang
Saat tipuan berulang menghujam
Bahkan tipuan itu berulang dinikmatinya
Hingga tak berangka

Tanah
Asalnya
Kembalinya

Tipuan
Permulaan dan penghujungnya kembar
Kehancuran

Zaenal Abidin Riam, april 2018

Secarik Catatan Debat Pilgub Sulsel Putaran Pertama



Debat kandidat Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja digelar, ajang tersebut merupakan ajang “kampanye terbuka” yang paling dinanti segenap masyarakat Sulsel. Sudah sejak awal saya berencana membuat tulisan ringkas tentang debat tersebut, namun baru kali ini terealisasi. Pasca debat, ragam opini bermunculan, apresiasi dan kritik ramai terdengar, pujian dan sinisme tak kalah berisiknya, ya itulah demokrasi, ruang dimana setiap orang bebas menyampaikan pandangannya sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, pemilihan gubernur include dalam demokrasi, sehingga semua kandidat yang maju bertarung harus siap mendengarkan “nyanyian demokrasi” masyarakat Sulsel pasca debat.

Secara umum, debat Pilgub Sulsel putaran pertama, masih terbilang normatif, etika demokrasi dipertontongkan dengan baik di atas panggung (semoga tidak ada kaitannya dengan upaya membangun citra). Yang menarik dalam debat ini karena semua pasangan calon mempertontongkan program terbaiknya, panggung debat tersebut sungguh menjadi panggung pertarungan program terlepas dari kelebihan dan kekurangan program masing-masing, singkatnya yang terjadi adalah debat program. Pemandangan seperti ini terlihat adem, minimal sedikit mengimbangi suhu Pilgub yang semakin panas, sayangnya dalam tataran kampanye di lapangan, model kampanye belum selamanya berbentuk kampanye program, cara-cara kurang sehat masih sering dijumpai.

Dalam debat Pilgub Sulsel kali ini, para calon terlihat sangat ngotot pada kehebatan program masing-masing. Walhasil debat terkadang mengarah pada debat ego program, debat yang tidak sepenuhnya berbasis rasio terbuka. Yah tapi itulah Pilkada, setiap calon demi menggaet suara pemilih pasti akan habis-habisan menegaskan programnya sebagai yang paling unggul, sudah bisa dipastikan pula, para tim kampanye mereka telah berpesan agar tidak pernah mengiyakan satu poin pun program lawan, hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum dalam dunia marketing politik.

Setelah debat putaran pertama, masyarakat Sulsel disuguhkan dengan kayanya alternatif pilihan, walaupun sebenarnya bila mengacu pada sejarah Pilkada, debat kandidat tidak terlalu signifikan dalam merubah pilihan masyarakat yang sudah menjatuhkan pilihan, masyarakat yang sudah menjatuhkan pilihan rasionya telah terikat pada kandidatnya. Peluangnya justru berada pada masyarakat yang belum menjatuhkan pilihan, masyarakat yang masih ragu terhadap pilihannya, serta masyarakat yang sengaja menunggu debat kandidat sebelum menentukan pilihannya. Di bagian ini semua kandidat perlu mencurahkan kemampuan terbaik untuk menjelaskan programnya, sehingga benar-benar nampak menarik dan meyakinkan. Dalam konteks debat Pilkada, calon dengan kemampuan argumentasi paling mendalam, serta kelugasan dalam menjelaskan program, yang paling berpotensi meraup suara sebagai efek debat, sebaliknya calon dengan kemampuan argumentasi yang terlalu datar, berbelit menjelaskan programnya, menjadi yang paling berpeluang ditinggalkan pemilih.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

Konflik Agraria dan Matinya Sensibilitas Kemanusiaan Aparat Di Luwuk Banggai



Proses penggusuran yang baru berselang beberapa hari terjadi di Tanjung Sari, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah menyisakan ribuan tanya, betapa tidak, dalam penggusuran tersebut tindakan aparat yang terdiri dari Polisi, Satpol PP, dan TNI melampaui batas kewajaran sebagai manusia. Warga yang berupaya bertahan di lokasi penggusuran dibubarkan paksa oleh aparat dengan menggunakan tembakan peluru karet dan gas air mata, lebih paranya lagi ibu-ibu yang menggelar sajadah sambil zikir untuk menghalangi penggusurun justru dibubarkan paksa bahkan ditembaki dengan gas air mata.

Dalam penggusuran paksa kali ini pihak kepolisian mengerahkan 837 personel gabungan Polres Banggai dan Polda Sulteng, sebuah jumlah yang besar, sayangnya jumlah yang besar ini digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat sendiri, masyarakat yang menggunakan peralatan seadanya demi mempertahankan hidupnya, dipaksa berhadapan dengan 837 personel kepolisian dengan peralatan lengkap. Apa yang berada di benak aparat saat berhadapan dengan rakyat sendiri? kaum yang seharusnya dibelanya, kaum yang membayar pajak demi membiayai gaji mereka. Apakah mereka merasa bangga karena alasan tugas yang tidak jelas ukuran kemanusiaannya? Entahlah, biarkan mereka merenung. Pencopotan terhadap Kapolres Banggai, AKBP Heru Pramukarno, pasca kejadian sudah merupakan langkah tepat, tapi hal tersebut tidak menyelesaikan akar masalah. Rakyat Tanjung Sari masih terancam penggusuran.

Dari sisi hukum, Pengadilan Negeri Luwuk juga harus bertanggungjawab dalam kasus ini, diketahui penggusuran ini terjadi atas kekeliruan PN Luwu karena ketidakjelasan putusan objek sengketa yang dikeluarkannya, objek putusan justru meluas ke rumah dan pemukiman warga, akibatnya tanah seluas 200 Hektar, tempat bermukim 200 unit rumah, 342 KK, serta 1411 jiwa terancam kehilangan tempat tinggal, padahal mereka memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM resmi kementerian ATR/BPN. Muasal konflik sesungguhnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan warga lainnya. Pemerintah setempat juga harus bertanggungjawab atas tragedi ini, tindakan ini mengindikasikan pemerintah tidak hadir sebagai pelindung bagi warganya.

Apa yang terjadi di Luwuk Banggai sesungguhnya merupakan cerminan dari parahnya konflik agraria di Indonesia, 70-80 % tanah di Indonesia dikuasai oleh pihak asing, kaget? Miris bukan? Tapi itulah faktanya. Kita mengaku sebagai pemilik negara ini tapi tanah kita hampir seluruhnya dikuasai asing, ingat! Asing bukan sekadar menguasai tanahnya, tapi sumber daya alam yang terkandung dalam tanah itu juga dikuasai mereka, sesuatu yang benar-benar tidak adil, belum lagi di tanah yang mereka kuasai sering terjadi konflik perebutan lahan dengan warga setempat, bila ini terjadi, mereka langsung meminta bantuan aparat, apakah aparat membela rakyat dalam kasus seperti ini, tidak, dan jangan berharap, aparat justru menindak warga pribumi, hebat kan, sudah menguasai tanah kita, memerintah aparat pula, lalu menggunakan aparat untuk menindak kaum pribumi, lalu rezim yang berkuasa sekarang ngapain saja, sibuk pencitraan? Mungkin.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

GERAKAN

KOMUNITAS

Serba-serbi

 
Copyright © 2013 Pemikiran dan Sastra
Design by FBTemplates | BTT