Indonesia adalah negara besar, ragam suku bangsa mendiaminya, dengan tingkat keberagaman yang tinggi, rakyat Indonesia tetap mampu menjaga keutuhan negaranya. Potensi keberagaman di Indonesia telah disadari sejak awal negeri ini berdiri, itulah menagapa para pendiri awal negeri ini berupaya membuat konsensus yang seadil mungkin, konsensus tersebut kemudian dikenal dengan pancasila. Kehadiran pancasila berfungsi memastikan bahwa keberagaman tidak menjadi pemicu konflik, justru menjadi sumber kekuatan.
Dalam negara pancasila, semua hak golongan perlu dijamin, hak kaum minoritas harus dijamin, hak kaum mayoritas juga harus dijamin. Pada posisi ini negara melalui pemerintah harus pandai mengelola dinamika kelompok minoritas dan mayoritas, bila tidak, maka keadilan tidak akan tercipta, memuncaknya akumulasi terhadap rasa ketidakadilan berpotensi menimbulkan gesekan antara kelompok minoritas dan mayoritas, bahkan bisa memicu konflik terbuka secara berkepanjangan.
Mari kita pandang negeri ini dengan mata yang lebih terbuka, dengan pandangan yang lebih jujur, sudahkah keadilan benar-benar tercipta? Jawabannya tentu belum, keadilan seolah menjadi angan yang semakin jauh dari kenyataan. Semua sektor kehidupan, mulai politik, ekonomi, budaya, sosial, bahkan agama dikendalikan oleh kelompok minoritas, jumlah mereka tidak banyak, bahkan sangat sedikit bila dibandingkan total penduduk Indonesia, akan tetapi mereka memiliki kekuatan pengaruh dan uang guna mengendalikan semua sektor kehidupan. Ironisnya, pemerintah justru tampak tak berdaya menghadapi kelompok minoritas ini, lebih parah lagi kelompok minoritas ini mampu mengatur siapa saja yang duduk dalam pemerintahan, yah menyerupai pemerintahan boneka.
Kondisi ini disadari oleh kelompok mayoritas, sebagian besar rakyat Indonesia di kalangan terpelajar, paham bahwa negeri ini disetir oleh segelintir orang, itulah sebabnya sehingga protes, aksi, dan tindakan lainnya yang menuntut keadilan semakin marak belakangan ini, dan langkah-langkah seperti ini memang wajib dilakukan, bila tidak, maka sembilan puluh persen orang Indonesia asli yang merupakan pemilik sah republik ini, akan menjadi budak kaum minoritas yang sekarang membentuk tirani yang kokoh, tirani ini tak nampak mata kasar, namun tirani ini memiliki sistem yang memastikan kepentingan segelintir orang terus berjalan.
Tirani minoritas yang mencengkeram negeri ini berasal dari kelompok asing dan aseng, walaupun berbeda namun kedunya punya maksud sama, menguasai Indonesia untuk kepentingan kelompoknya, pihak asing berasal dari China dan kompatriotnya serta Amerika dan sekutunya, keduanya berebut melakukan penjajahan gaya baru secara tak kasat mata. Sedangkan dari kelompok aseng diisi oleh mafia keturunan China yang menjalankan bisnis gelap kelas kakap di lingkaran kekuasaan, pelaku bisnis keturunan China yang menjalankan bisnis level menegah ke bawah, serta menjalankan bisnisnya dengan kejujuran, tidak termasuk dalam kategori ini.
Akan sangat berbahaya bila kelompok asing adan aseng terus dibiarkan menjarah Indonesia, akan ada lebih banyak malapetaka yang bila hal ini dibiarkan, membiarkannya sama halnya mewariskan penderitaan kepada generasi selanjutnya. Perlawanan terhadap asing dan aseng harus dilakukan secara bersama, pribumi harus melepaskan ego kepentingannya agar bisa bergerak bersama, gerakan juga tidak boleh terbatas dalam bentuk protes dan aksi, harus ada rekayasa jelas dan berjangka guna menumpas kekuasaan asing dan aseng, generasi muda pribumi harus dibekali dengan pemahaman utuh tentang kondisi sesungguhnya di negeri ini, mereka harus memahami secara detail dinamika setiap aspek kehidupan, mulai politik, ekonomi, budaya, sosial, bahkan agama. Selanjutnya mereka perlu dipersiapkan mengisi posisi strategis dalam semua aspek kehidupan tadi. Percayalah, keadilan di negeri ini tidak akan pernah menjadi milik kita bila kita tak merebutnya.
Penulis: Zaenal Abidin Riam
Ketua Komisi Pengembangan Cabang PB HMI MPO Periode 1437-1439 H/2015-2017 M
Posting Komentar