212, Reuni Kemanusiaan

Ahad 2 Desember menjadi hari bersejarah, jutaan manusia berkumpul di Monumen Nasional, simbol kedigdayaan ibukota negara. Jauh sebelum acara ini digelar berbagai upaya penghambatan dilakukan, baik dengan memainkan opini di media seolah aksi ini berbahaya, maupun dengan menyuruh kelompok tertentu bersuara seolah mereka siap pasang badan menghalangi massa Reuni 212. Tetapi kehendak langit berkata lain, semua upaya itu gagal total.

Berkumpulnya jutaan manusia di Monas, bahkan meluap hingga berbagai jalan di sekitar Monas adalah bukti nyata bahwa nurani umat tidak bisa dibungkam. Apakah Reuni 212 hanya milik umat Islam, ternyata tidak, faktanya tidak sedikit non muslim yang melibatkan diri dalam reuni kali ini, bahkan beberapa etnis Tionghoa juga hadir. Sebab sifatnya yang lintas batas, Sehingga tidak berlebihan bila Reuni 212 disebut "reuni kemanusiaan".

Banyak pihak tersentak dengan membludaknya peserta reuni, jumlahnya tiga kali lipat dari reuni pertama, saya yang tiba di lokasi sekita jam 3 malam (dalam rangka meliput aksi ini) sudah harus berdesakan untuk bisa masuk ke pintu Monas, bagaimana yang datang pukul 06.00 pagi ke atas, perjuangan mereka pasti lebih berat untuk menembus pintu masuk Monas.

Apa yang menyebabkan jutaan manusia bisa berkumpul secara spontan di Monas, apa karena janji materi atau kekuasaan, nyatanya mereka datang pakai duit pribadi, lalu apa? Perubahan, perubahan??? ya perubahan, sepak terjang rezim yang seenak hati memperlakukan umat dan para pengkritiknya menyebabkan dengan mudahnya jutaan manusia berkumpul membelakangi istana sekaligus tidak berharap kedatangan pemilik istana.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute

Ketika Eks Aktivis Terjebak Normalisasi Kapitalisme

Dunia aktivisme merupakan masa yang sangat indah bagi mereka yang pernah mengalaminya, memang dari luar terkesan sangat tidak nyaman, selalu diperhadapkan dengan situasi serba kekurangan, berhadapan dengan tekanan dan intimidasi kekuasaan, namun kondisi inilah yang menyebabkan menguatnya spirit perjuangan, semuanya dihadapi tanpa rasa takut, ini adalah kenikmatan yang sangat sulit didapatkan.

Sudah menjadi kelaziman, tidak semua aktivis terus berada dalam dunia aktivisme, ada masanya ketika mereka harus beralih ke dunia lain, dunia profesional atau dunia lain. Tidak ada yang salah dengan hal itu, itu adalah hukum alam, hukum perubahan, yang terpenting prinsip penentangan terhadap kezaliman tetap bisa dipertahankan.

Kapitalisme adalah kata yang tidak pernah diterima dalam dunia aktivisme, bahkan Kapitalisme sudah sejak dahulu didaulat sebagai musuh utama aktivis, namun saat eks aktivis masuk ke dunia nyata dengan latar profesi yang berbeda, pengaruh Kapitalisme akan terasa semakin kuat, bahkan sudah merasuk ke dalam diri tanpa disadari, disinilah ujian prinsip itu dilihat, bertahan atau berkompromi? Kenyataannya tidak sedikit eks aktivis yang memilih berkompromi dengan Kapitalisme, adapula yang bahkan menyerah, pikiran kritis mereka terhadap kapitalisme lambat laun semakin redup, lalu beralih sebagai pembenaran terhadap kapitalisme, alasannya sederhana dan klasik "ini adalah dunia nyata yang tidak bisa dihindari" Sikap radikalnya terhadap kapitalisme menjadi hilang, berganti dengan sikap kompromistis yang sebenarnya lebih sebagai pembenaran terhadap kapitalisme, mereka terjebak dalam Normalisasi Kapitalisme, sebuah tahap menerima Kapitalisme secara lambat laun.

Benarlah kiranya pepatah lama, pepatah ini juga sering didengungkan di dunia aktivisme "jangan nilai idealismemu saat di dunia aktivis, tapi nilailah saat engkau sudah tidak disebut lagi sebagai aktivis" Godaan untuk mempertahankan prinsip kebenaran sebenarnya berada saat kita telah kembali ke tengah keluarga, bukan saat masih meneriakkan kata perlawanan secara lantang di kampus.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

Koalisi Amerika Serikat Sukses Hancurkan Harapan Perdamaian di Suriah

Serangan Amerika Serikat bersama Prancis dan Inggris ke wilayah Suriah menandai babak terburuk dalam proses mendorong perdamaian di Suriah. Dengan dalih apapun serangan militer kepada sebuah negara berdaulat adalah tindakan ilegal, meyakini pandangan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah mendukung pemerintahan Bashar al Assad atau mendukung kelompok perlawanan terhadap kekuasaan Bashar al Assad, ini murni sudut pandang kedaulatan negara.

Dalam kasus Suriah AS kembali menerapkan pola lama, yakni berdalih penggunaan senjata kimia, dalih inilah yang dulunya dipakai menyerang Irak, dan patut diingat bahwa dalih itu tidak terbukti, faktanya yang terjadi AS menyerang Irak untuk menguasai potensi minyak di negara tersebut. Di sisi lain bila koalisi AS memang ngotot menggunakan dalih pemusnahan senjata kimia, maka seharusnya mereka menempuh jalur yang benar, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) sebagai organisasi pengawas pelarangan penggunaan senjata kimia, harus terlebih dahulu diberi kesempatan bekerja di Suriah hingga mengumumkan hasil temuan mereka, kenyataannya hingga sekarang OPCW masih bekerja dan belum mengumumkan hasil temuannya.

Lalu apa yang terjadi setelah serangan koalisi AS ke Suriah? Apakah tujuan serangan tercapai? Apakah suasana semakin kondusif? Sebelumnya pas setelah serangan koalisi AS ke Suriah, Presiden Donald Trump langsung menggelar konferensi pers, Trump menyebut serangan ke Suriah sukses besar menghancurkan kekuatan Suriah dalam memproduksi senjata kimia, ironisnya beberapa hari kemudian para pejabat AS yang tidak ingin disebut namanya mengeluarkan pernyataan bahwa serangan ke Suriah tidak berpengaruh banyak terhadap kekuatan senjata kimia Suriah, sebuah komentar yang menohok sendiri klaim Trump. Pasca serangan situasi di Suriah berpotensi menjadi semakin genting, Arab Saudi mealui menteri luar negarinya Adel al-Jubeir menegaskan siap mengirim tentara ke Suriah, tawaran tersebut sudah mereka kemukakan juga sejak era Obama, tidak cukup sampai disitu, AS justru memprovokasi negara-negara timur tengah untuk membentuk pasukan bersama, dalihnya untuk memastikan keamanan regional dan menggantikan peran AS di timur tengah, anehnya pasukan diberi keleluasaan untuk bergerak tapi harus AS yang memimpin, hal ini berarti pasukan tersebut sangat memungkinkan digunakan AS untuk meyerang negara-negara di timur tengah yang menentangnya, dan situasi itu akan semakin memperparah konflik.

Negara pimpinan Donald Trump ini memang telah sukses dalam serangannya ke Suriah tapi kesuksesan itu terkait dengan hancurnya harapan perdamaian di Suriah, ya koalisi AS sukses menjauhkan Suriah dari harapan perdamaian, sudah menjadi pemahaman umum, di belahan dunia manapun perdamaian tidak pernah berasal dari perang militer, perang miter selalu berkontribusi pada penghilangan nyawa manusia, pada hancurnya tata kehidupan sebuah komunitas. Oleh sebab itu bila koalisi AS masih sibuk berbicara perdamaian sambil mensandingkannya dengan intervensi militer, maka itu adalah sesuatu yang sangat garing, siapapun tidak bisa mempercayai tindakan tersebut, aksi tersebut tidak lebih dari kebohongan yang dipertontongkan secara sangat kasar.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

Konflik Agraria dan Matinya Sensibilitas Kemanusiaan Aparat Di Luwuk Banggai

Proses penggusuran yang baru berselang beberapa hari terjadi di Tanjung Sari, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah menyisakan ribuan tanya, betapa tidak, dalam penggusuran tersebut tindakan aparat yang terdiri dari Polisi, Satpol PP, dan TNI melampaui batas kewajaran sebagai manusia. Warga yang berupaya bertahan di lokasi penggusuran dibubarkan paksa oleh aparat dengan menggunakan tembakan peluru karet dan gas air mata, lebih paranya lagi ibu-ibu yang menggelar sajadah sambil zikir untuk menghalangi penggusurun justru dibubarkan paksa bahkan ditembaki dengan gas air mata.

Dalam penggusuran paksa kali ini pihak kepolisian mengerahkan 837 personel gabungan Polres Banggai dan Polda Sulteng, sebuah jumlah yang besar, sayangnya jumlah yang besar ini digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat sendiri, masyarakat yang menggunakan peralatan seadanya demi mempertahankan hidupnya, dipaksa berhadapan dengan 837 personel kepolisian dengan peralatan lengkap. Apa yang berada di benak aparat saat berhadapan dengan rakyat sendiri? kaum yang seharusnya dibelanya, kaum yang membayar pajak demi membiayai gaji mereka. Apakah mereka merasa bangga karena alasan tugas yang tidak jelas ukuran kemanusiaannya? Entahlah, biarkan mereka merenung. Pencopotan terhadap Kapolres Banggai, AKBP Heru Pramukarno, pasca kejadian sudah merupakan langkah tepat, tapi hal tersebut tidak menyelesaikan akar masalah. Rakyat Tanjung Sari masih terancam penggusuran.

Dari sisi hukum, Pengadilan Negeri Luwuk juga harus bertanggungjawab dalam kasus ini, diketahui penggusuran ini terjadi atas kekeliruan PN Luwu karena ketidakjelasan putusan objek sengketa yang dikeluarkannya, objek putusan justru meluas ke rumah dan pemukiman warga, akibatnya tanah seluas 200 Hektar, tempat bermukim 200 unit rumah, 342 KK, serta 1411 jiwa terancam kehilangan tempat tinggal, padahal mereka memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM resmi kementerian ATR/BPN. Muasal konflik sesungguhnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan warga lainnya. Pemerintah setempat juga harus bertanggungjawab atas tragedi ini, tindakan ini mengindikasikan pemerintah tidak hadir sebagai pelindung bagi warganya.

Apa yang terjadi di Luwuk Banggai sesungguhnya merupakan cerminan dari parahnya konflik agraria di Indonesia, 70-80 % tanah di Indonesia dikuasai oleh pihak asing, kaget? Miris bukan? Tapi itulah faktanya. Kita mengaku sebagai pemilik negara ini tapi tanah kita hampir seluruhnya dikuasai asing, ingat! Asing bukan sekadar menguasai tanahnya, tapi sumber daya alam yang terkandung dalam tanah itu juga dikuasai mereka, sesuatu yang benar-benar tidak adil, belum lagi di tanah yang mereka kuasai sering terjadi konflik perebutan lahan dengan warga setempat, bila ini terjadi, mereka langsung meminta bantuan aparat, apakah aparat membela rakyat dalam kasus seperti ini, tidak, dan jangan berharap, aparat justru menindak warga pribumi, hebat kan, sudah menguasai tanah kita, memerintah aparat pula, lalu menggunakan aparat untuk menindak kaum pribumi, lalu rezim yang berkuasa sekarang ngapain saja, sibuk pencitraan? Mungkin.

Penulis: Zaenal Abidin Riam